Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup dan warisan leluhur mereka. Rencana pembangunan kawasan industri skala besar di wilayah tersebut memicu ancaman penggusuran paksa bagi belasan kampung tua yang telah ada sejak lama. Tindakan intimidasi dan pengerahan aparat secara berlebihan menciptakan rasa takut serta pelanggaran hak asasi manusia bagi warga lokal. Dalam mengawal penolakan masyarakat tersebut, dukungan advokasi hukum dan dampingan lapangan dari WALHI Jambi memberikan dorongan strategis untuk memperkuat konsolidasi warga dalam memperjuangkan hak atas tanah adat mereka secara damai dan sah. Taktik awal yang diterapkan dalam menghentikan perampasan tanah adalah dengan melakukan verifikasi dokumen dan pengumpulan data sejarah pemukiman warga secara terperinci. Tim pendamping mengumpulkan bukti keberadaan kampung-kampung tua, artefak sejarah, serta rekam jejak aktivitas ekonomi tradisional masyarakat pesisir. Bukti-bukti historis ini dimanfaatkan untuk mematahkan klaim sepihak pengembang yang menganggap wilayah tersebut sebagai lahan kosong tak berpenghuni. Pengungkapan data faktual ini memperkuat posisi tawar warga di mata publik serta di hadapan lembaga negara yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain pengumpulan bukti sejarah, penguatan kapasitas warga melalui pendidikan kritis dan konsolidasi komunitas menjadi benteng pertahanan utama di lapangan. Warga dibekali dengan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional, tata cara menghadapi ancaman penggusuran, serta pentingnya menjaga solidaritas antar-kampung. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kuat, upaya adu domba atau tawaran ganti rugi yang tidak adil dari pihak eksternal dapat ditolak secara kompak. Persatuan warga yang solid menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan aksi penolakan penggusuran di wilayah mereka. Advokasi tidak hanya berfokus pada dinamika lapangan, melainkan juga menembus tataran kebijakan publik melalui kampanye media dan jalur hukum resmi. Melalui jaringan pendampingan bersama WALHI Metro, pelanggaran prosedur dalam penerbitan izin investasi dan analisis dampak lingkungan terus disuarakan ke publik secara transparan. Laporan independenmengenai dampak sosial dan ekologis dari proyek tersebut diserahkan kepada lembaga HAM nasional serta kementerian terkait. Tekanan publik secara luas terbukti efektif dalam memaksa pemerintah mengevaluasi ulang rencana penggusuran tersebut. Strategi penting lainnya adalah membangun koalisi solidaritas yang luas dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan lintas sektor ini memperluas gaung perjuangan warga Rempang sehingga isu perampasan tanah mendapatkan perhatian secara global. Melalui tekanan internasional dan kampanye media sosial, narasi investasi berkeadilan yang digaungkan pemerintah diuji keabsahannya. Hambatan reputasi bagi para calon investor menjadi pertimbangan serius yang memicu penundaan implementasi proyek-proyek yang berpotensi merusak ruang hidup warga. Secara garis besar, taktik menghentikan perampasan tanah warga menggabungkan keahlian advokasi hukum, konsolidasi kekuatan lokal, dan kekuatan kampanye publik secara konsisten. Perjuangan warga Rempang memperlihatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dasar dan kebudayaan masyarakat lokal. Peran aktif jaringan organisasi lingkungan seperti WALHI Tangerang terus membuktikan pentingnya pengawalan keadilan agraria di seluruh penjuru Indonesia. Melalui konsistensi perjuangan dan dukungan publik yang masif, hak-hak atas tanah adat dan kelestarian ruang hidup masyarakat pesisir dapat terus dipertahankan.